INDONESIAKU SAYANG, INDONESIAKU MALANG … NEGERI KAYA RAYA YANG SEMAKIN TERPURUK !

Seharian tidur di kamar, dengan bau obat yang menyengat serta di kelilingi perawat-perawat judes membuatku bete. Sakit memang menjengkelkan, lebih menjengkelkan lagi jika harus berurusan dengan Rumah Sakit dan gak punya dhuwit 😦 . Belum lagi mikirin minyak tanah di rumah habis, mesti beli dan antri, lagi ! Huuuffftthh … 😦 😦

Minyak tanah ? Iya. Di tempatku jarang orang pakai kompor gas. Kami lebih sering pakai minyak tanah, bahkan masyarakat sekitar malah masih banyak yang lebih suka memakai kayu bakar …

Minyak tanah ??? Iya, iyaaa, ah, cerewet ! ❗ ❗ ❗

Ahai ! 💡 💡 💡 💡 💡 Hehehe, aku malah jadi punya ide buat nulis di blog ku. Bisa untuk bahan postingan hari ini, nih ! 🙂

Kali ini, di Gubuge Ki Lurah Petruk, aku ingin membahas tentang Tambang di Indonesia. Manggaaa …, bagi yang berminat untuk membacanya, sebelum dan sesudahnya, saya haturkan limpah terima kasih … 🙂 🙂 🙂

Mulai jaman Orde baru hingga kini, aku jadi semakin mencintai Indonesiaku ini. Iya .., bener, koq ! Pemerintah serta para pejabatnya semakin brilian saja. Lihat saja,  Pemerintah semakin rajin mengobral aset strategis nasional kepada pihak asing. Hal ini tercermin dari kebijakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang cenderung membuka lebar pintu masuk bagi arus investasi asing, dengan alasan untuk mengejar pencapaian target investasi Rp 2000 triliun.

Direktur eksekutif Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menyatakan, kebijakan Kepala BKPM Gita Wirjawan, membahayakan kepentingan strategis nasional.

“Pemerintah tidak mempunyai komitmen yang kuat untuk membendung masuknya investor asing yang ingin menguasai aset negara. Kalau semuanya diserahkan kepada pihak asing. Indonesia selamanya bisa menjadi negara kuli,” katanya, kemarin.

Leluasanya pihak asing dalam menguasai aset negara, lanjutnya, bukan tanpa dasar. Hal itu disebabkan lemahnya regulasi dan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan nasional.

 

Padahal, Pasal 33 UUD 1945, jelas-jelas berbunyi :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

2. Tjabang-tjabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasasi hadjat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

3. Bumi dan air dan kekajaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

 

Marwan juga mengungkapkan, banyak sekali contoh kasus kebijakan pemerintah yang menguntungkan asing dalam penguasaan aset negara. Pada era pemerintahan Megawati kasus penjualan saham Indosat merupakan tamparan bagi upaya penerimaan negara.

Dalam proses penjualan saham Indosat kepada Temasek ini, Gita Wiryawan terlibat sebagai konsultan perusahaan Singapura itu, ketika itu ia masih berkecimpung di Goldman Sach, perusahaan hedgefund dari Amerika Serikat (AS).

Pada masa pemerintahan SBY yang pertama. Blok Cepu yang mempunyai potensi hingga 165 miliar dolar AS, dilepaskan kepada Exxon Mobil. Padahal, Pertamina sendiri mampu untuk mengelola blok migas yang potensial tersebut.

Jatuhnya blok cepu ke tangan Exxon Mobil (AS), diperhitungkan negara hanya menerima 54 % dari pendapatan total blok Cepu yang dapat mencapai US$165,74 miliar atau sekitar RP. 1500 triliun. Padahal, Pertamina memiliki kemampuan untuk mengelola sendiri blok tersebut. Secara finansial maupun teknis, tidak ada kendala yang dapat menghambat Pertamina beroperasi di wilayah tersebut. Ada apa ini? Apakah ada intervensi asing terhadap pemerintah? Bukankah kebijakan itu sepenuhnya otonom dan berdasarkan pertimbangan kepentingan Bangsa ?

Blok Semai V dengan potensi bisnis sekitar US$ 78,7 miliar atau sekitar Rp. 900 triliun pun juga diserahkan kepada Hess (AS).

Hess ditunjuk karena Hess menawarkan signature bonus sebesar US$ 40 juta. Jauh dari yang ditawarkan Pertamina sebesar US$ 15 juta. Padahal, Pertamina menawarkan teknologi dan komitmen investasi yang lebih baik dibanding Hess. Signature bonus memang memberikan uang dengan segera, namun tak memberikan manfaat signifikan bagi kepentingan jangka panjang nasional, terutama dari sisi potensi keuntungan dan ketahanan energi.

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek sebagaimana dipetik Kompas (5/2/2010) menceritakan keluh kesahnya tentang ironi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) propinsi tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Badan Anggaran DPR (4/2/2010). Ia mencontohkan, bagaimana sebuah perusahaan tambang batubara di propinsi tersebut setiap tahunnya dapat menghasilkan batubara sebanyak 45 juta ton, tetapi pemasaran hasilnya hanya 5% untuk kebutuhan dalam negeri sedangkan 95% ditujukan untuk ekspor.

Selama ini, daerah-daerah penghasil batubara seperti Kalimanan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan justru mendapatkan pasokan batubara yang sangat minim. Propinsi Kalimantan Selatan misalnya hampir setiap hari mengalami pemadaman listrik. Padahal 25% cadangan batubara nasional ada di propinsi ini.Eksploitasi batubara di Indonesia khususnya di Kalimatan Timur dan Kalimantan Selatan dilakukan secara “gila-gilaan”. Betapa tidak, kerakusan perusahaan tambang bahkan sampai memasuki kawasan Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto yang dikelola Universitas Mularwarman Samarinda untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Hutan seluas 40 kali lapangan sepabola tersebut atau sekitar 20.271 hektar sedang dalam proses penghancuran. ”Kami tidak mampu menghentikan kerakusan ini. Kewenangan kami cuma memakai hutan ini untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, tidak lain dari itu,” kata Direktur Pusat Penelitian Hutan Tropis Universitas Mulawarman (PPHT Unmul) Chandradewana Boer.

Begitu pula Kalimantan Selatan, propinsi yang memiliki hamparan Pegunungan Meratus yang berisi batubara dengan jumlahnya tak terkira sedang “diperkosa” habis-habisan oleh perusahaan tambang batubara. Pegunungan Meratus yang luasnya mencapai 1,6 juta hektar mencakup sembilan dari 13 kabupaten/kota di propinsi ini, sedangkan hutan alam yang masih bertahan kurang dari 500.000 hektar. Dari sembilan kabupaten tersebut tujuh di antaranya sudah mengeluarkan ratusan izin pertambangan batubara dan bijih besi. Akibatnya daerah pegunungan Meratus pun mengalami kerusakan amat parah. Hutan menjadi gundul dengan danau-danau hitam ataupun kubangan-kubangan raksasa dengan diameter mencapai ratusan meter.

Berdasarkan data dari Coal Statistics, batubara merupakan primadona sumber energi dunia. Batubara menyediakan 26,5% sumber energi primer. Batubara juga menghidupkan 41,5% pembangkit listrik di seluruh dunia. Ini artinya keberadaan batubara sanga vital. Namun sangat disayangkan pemanfaatan batubara untuk kepentingan nasional dan lokal sangat dianaktirikan, sedangkan yang tersisa adalah kerusakan lingkungan dan bencana alam.

Estimasi 2008 World Coal Institute, Indonesia menempati posisi ke enam sebagai produsen batubara dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton, peringkat pertama ditempati China dengan jumlah produksi 2.761 juta ton, disusul AS 1007 juta ton, dan India 490 juta ton, Australia 325 juta ton, Rusia 247 juta ton. Ekspotir batubara terbesar dunia ditempati Australia 252 juta ton, Indonesia peringkat kedua dengan jumlah ekspor 203 juta ton. Sedangkan China sebagai produsen batubara terbesar dunia, hanya menempati peringkat ke tujuh sebagai eksportir dengan jumlah 47 juta ton.

Data ini memiliki arti relevansi kuat terhadap kerusakan lingkungan, eksploitasi, dan minimnya pemanfaatan batubara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Meskipun hasil batubara cukup besar setiap tahunnya namun lebih banyak ditujukan untuk pasar ekspor. Hal ini terlihat dari 246 juta ton produksi batubara, 82,52% disediakan untuk pasar ekspor sisanya baru digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Karena itu pasokan batubara untuk pembangkit listrik cukup minim. Perusahaan tambang hanya melihat di mana harga batubara yang paling menarik di situlah mereka akan memasarkan batubaranya.

Berbeda dengan Indonesia, China sebagai produsen batubara terbesar dunia yang jumlah produksinya lebih dari 11 kali produksi batubara Indonesia mengalokasikan 98,3%  batubaranya untuk kepentingan dalam negeri dan hanya 1,7% yang diekspor.

Dari perbandingan pola pemanfaatan batubara tersebut, terdapat kesenjangan yang cukup jauh antara Indonesia dengan China. Hasilnya, perekonomian China jauh melejit meninggalkan Indonesia. Bahkan dalam konteks ACFTA (perdagangan bebas ASEAN dengan China) yang dimulai awal tahun yang lalu, China menjadi ancaman berat bagi perekonomian Indonesia di tengah masalah kelistrikan yang masih membelit negeri kita. Sementara setiap tahunnya Indonesia terus “membuang” salah satu sumber energinya ini ke luar negeri.

Masalah utama negara kita adalah tidak memiliki “visi” bagaimana memanfaatkan sumber daya alam batubara untuk kepentingan rakyat. Negara justru menjadi alat Kapitalisme untuk menghisap dan mengeksploitasi kekayaan nasional tersebut.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 merupakan salah satu contoh Negara telah menjadi alat hisap Kapitalisme. Dalam PP ini, negara memberikan kesempatan luas kepada perusahaan-perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan tambang di kawasan hutan lindung. Akibatnya perusahaan tambang batubara memiliki kesempatan luas dan legal untuk melakukan kegiatan pertambangan walaupun di kawasan hutan lindung. Dan faktanya kawasan hutan lindung di Indonesia khususnya daratan Kalimantan menyimpan kekayaan barang tambang yang sangat melimpah.

Belum lagi dengan UU No. 22 Tahun 2001 (UU Migas), UU ini mengubah haluan pengelolaan migas di Indonesia menjadi sangat liberal. Posisi negara dalam pengelolaan migas diubah dari menguasai (melalui pemberian kuasa pertambangan kepada pertamina sebagai perusahaan negara) menjadi sekadar memberi kuasa untuk mengelola sumber daya migas (melalui BP Migas yang menunjuk kontraktor). Hal ini menyebabkan kendali pengelolaan migas tak lagi sepenuhnya berada pada tangan negara.

Bentuk kontrak dalam UU Migas dibuat menjadi Business to Government. Negara melalui BP Migas bersama-sama dengan kontraktor mengikatkan diri dalam kontrak. Artinya, negara harus pula mematuhi kontrak sebagaimana halnya kontraktor. Jika terjadi pelanggaran kontrak, negara dapat digugat dan dibawa kontraktor ke arbitase internasional. Hal ini membuat negara tak leluasa bergerak untuk mengubah kebijakannya karena akan selalu dibayangi ancaman gugatan oleh pihak kontraktor.

Selain problem pemerintahan yang tidak memiliki visi untuk rakyat (laisses faire-pro Kapitalis), negara kita juga melakukan kesalahan fatal dengan menjadikan sumber daya alam yang melimpah dan strategis sebagai kepemilikan yang dapat dikuasai oleh swasta dan asing. Akibatnya apakah eksploitasi batubara untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor, hasilnya tidak jatuh ke tangan rakyat tetapi jatuh ke tangan swasta dan asing.

Beberapa waktu lalu, harga minyak dunia melonjak naik mencapai angka lebih dari US$ 140 per barel. Walaupun kemudian harga tersebut sudah turun, namun harga minyak dunia diprediksi masih akan berfluktuasi.

Sayangnya, naiknya harga minyak dunia tidak dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Malahan naiknya harga minyak dunia menyebabkan bengkaknya subsidi energi. Hal ini terjadi karena Indonesia mengalami energy gap, yaitu migas yang diproduksi tidak seimbang dengan angka konsumsi. Meskipun Indonesia dikategorikan sebagai negara penghasil migas, faktanya Indonesia adalah net oil importir.

SDA migas yang dimiliki Indonesia, sebagian dikuasai oleh asing. Pertamina sebagai perusahaan negara hanya menguasai produksi migas nasional sebanyak 12 % saja. Sisanya dikuasai oleh kontraktor asing. PT Bukit Asam hanya menguasai 5 % produksi batu bara nasional dan sisanya dikuasai kontraktor nasional dan asing.

 

Indonesiaku sayang, Indonesiaku malang … Hingga kapan engkau akan di eksploitasi untuk kepentingan Bangsa dan Negara lain, bukan untuk kepentingan anak-anakmu ?

 

REFERENSI :

UUD 1945 beserta Amandemen

Gusti Orrin Prayudi Wardhana

Bataviase

Migas net

Kompas (5 Februari 2010), Kenakan Pajak Tinggi.

Kompas (25 Januari 2010), Kami Tak Sanggup Menghentikan Kerakusan Ini…

Kompas (26 Januari 2010), Tetap Gelap di Lokasi Dekat Jantung Tambang.